JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa kebijakan pemutihan tunggakan iuran hanya berlaku bagi peserta yang pindah komponen kepesertaan.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan hak peserta yang tidak mampu tetap terlindungi tanpa mengganggu arus kas lembaga asuransi kesehatan milik pemerintah.
Contohnya, peserta yang sebelumnya merupakan kategori peserta mandiri, namun kemudian terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), dapat memperoleh pemutihan jika masih tercatat memiliki tunggakan iuran.
"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan," kata Ghufron.
Mekanisme Pemutihan
Ghufron menjelaskan, pemutihan dilakukan agar tunggakan peserta yang kini menjadi PBI dibayarkan oleh pemerintah daerah, namun masih tercatat menunggak di sistem BPJS. Dalam hal ini, pemerintah hadir sebagai penanggung jawab iuran agar peserta tetap dapat mengakses layanan kesehatan.
"Nah, itu dibayari oleh pemerintah daerah misalnya (karena sudah menjadi PBI), tetapi (tercatat di sistem) masih punya tunggakan, maka tunggakan itu dihapus," imbuh Ghufron.
Kebijakan ini menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sekaligus menahan kemungkinan penyalahgunaan sistem.
Pemutihan untuk Peserta Tidak Mampu
Ghufron menekankan bahwa pemutihan tunggakan ini benar-benar ditujukan bagi peserta miskin atau tidak mampu. Peserta yang mampu tetap diwajibkan membayar iuran sesuai aturan.
"Yang jelas kalau BPJS itu istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi tidak disalahgunakan. Orang yang mampu ya bayar itu bukan terus, 'Wah, saya nunggu nanti biar ada pemutihan lagi' begitu, enggak, enggak terjadi itu," ujarnya.
Kebijakan ini juga berlandaskan pada prinsip tepat sasaran. Data peserta yang menjadi penerima pemutihan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan.
"Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu, tetapi kalau tepat sasaran saya kira enggak," ujar Ghufron.
Dampak pada Arus Kas BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa pemutihan tunggakan tidak akan mengganggu arus kas lembaga. Dengan pengaturan yang tepat dan fokus pada peserta PBI, pendanaan tetap terkendali, dan fasilitas pelayanan kepada peserta terjamin.
Ghufron menambahkan, sistem ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga agar peserta yang mampu tetap bertanggung jawab terhadap kewajibannya.
Anggaran untuk Pemutihan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Alokasi ini sesuai dengan janji Presiden, dan menjadi bagian dari strategi pemerintah memastikan peserta miskin tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
"Tadi minta dianggarkan Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," kata Purbaya.
Meski anggaran telah tersedia, Purbaya berharap BPJS Kesehatan melakukan perbaikan tata kelola agar kebocoran dana dapat dicegah. Salah satu langkah yang disarankan adalah evaluasi aturan yang sudah tidak relevan, serta penyesuaian mekanisme agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Pentingnya Ketepatan Sasaran
Ketepatan sasaran menjadi kunci agar pemutihan tunggakan tidak disalahgunakan. Peserta yang mampu tidak boleh memanfaatkan kebijakan ini untuk menghindari kewajiban membayar iuran. Sementara itu, peserta yang beralih ke PBI harus dipastikan mendapatkan haknya tanpa hambatan.
Kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem BPJS Kesehatan. Dengan pemutihan yang tepat, peserta miskin tetap memperoleh layanan kesehatan, dan peserta mampu tetap berkontribusi sesuai kapasitasnya.
Perlindungan bagi Peserta PBI
Pemutihan tunggakan bagi peserta PBI memastikan bahwa peserta yang pindah komponen tetap terlindungi. Pemerintah hadir sebagai penjamin, membayarkan tunggakan yang sebelumnya masih tercatat dalam sistem. Dengan cara ini, peserta dapat langsung mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala tunggakan lama.
Langkah ini juga membantu BPJS Kesehatan menata sistem administrasi dan memastikan data tunggakan lebih akurat. Dengan dukungan DTSEN, pemutihan dapat difokuskan pada peserta yang benar-benar membutuhkan.
Pencegahan Penyalahgunaan
Ali Ghufron Mukti menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan. Peserta yang mampu harus tetap membayar iuran, dan tidak memanfaatkan program pemutihan sebagai kesempatan untuk menunggak dengan sengaja. Sistem ini dirancang agar negara tetap hadir bagi yang membutuhkan, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan.
Dengan pengawasan yang ketat dan pemutihan yang tepat sasaran, kebijakan ini diharapkan memberi manfaat maksimal bagi peserta miskin, tanpa membebani arus kas lembaga.
Harapan dari Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana, tetapi langkah ini tidak cukup tanpa perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan. Evaluasi aturan, pengawasan ketat, dan integrasi data menjadi kunci agar pemutihan tunggakan berjalan efektif.
Dengan dukungan sistem dan anggaran yang tepat, peserta BPJS Kesehatan yang pindah komponen dapat menikmati pelayanan kesehatan secara lancar, sementara peserta mampu tetap memenuhi kewajibannya.
Kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan khusus bagi peserta yang pindah komponen mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi peserta miskin. Program ini memastikan peserta PBI mendapatkan haknya tanpa terkendala tunggakan, serta menjaga keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan.
Pemutihan ini tepat sasaran, berbasis data DTSEN, dan didukung anggaran Rp 20 triliun dari pemerintah. Peserta yang mampu tetap membayar iuran, sementara peserta miskin mendapat perlindungan maksimal.
Dengan demikian, kebijakan ini menegaskan bahwa negara hadir untuk semua, tanpa mengganggu sistem dan arus kas BPJS Kesehatan.