JAKARTA— Pemerintah tengah merumuskan secara detail rencana perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini dikenal sebagai program bantuan gizi untuk anak sekolah dan ibu hamil/balita, kini MBG dipersiapkan untuk menjangkau dua kelompok rentan tambahan: lansia yang tinggal sendiri dan penyandang disabilitas yang sulit memenuhi kebutuhan gizi harian.
Upaya itu dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar skema pelaksanaan MBG pada kelompok baru ini bisa efektif serta terintegrasi dengan baik di lapangan.
Memperluas Sasaran Penerima MBG
Rencana memperluas MBG ini diungkap langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Ipul. Ia menerangkan bahwa secara resmi skema tersebut kini tengah dimatangkan melalui pertemuan dan koordinasi intensif bersama Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana.
Gus Ipul menyampaikan bahwa fokus perluasan ini adalah pada lansia berusia di atas 75 tahun yang tinggal sendiri dan penyandang disabilitas yang kesulitan memperoleh gizi yang cukup. Penerima baru itu nantinya akan ditetapkan melalui proses asesmen berbasis data yang dihimpun Kemensos dan pemerintah daerah.
Lebih jauh, data hasil asesmen itu akan disahkan oleh kepala daerah sebelum diserahkan kepada BGN sebagai dasar pelaksanaan layanan di wilayah masing-masing. Metode ini diharapkan mengefektifkan penentuan siapa saja yang benar-benar berhak menerima MBG.
Sasaran perluasan ini memperlihatkan perubahan signifikan dari MBG yang awalnya ditujukan hanya kepada anak sekolah serta ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kini upaya pemerintah memperluas bantuan sosial gizi ini mencakup kelompok lanjut usia dan difabel yang mudah terabaikan.
Pembagian Tugas Antara Kemensos dan BGN
Dalam skema yang tengah disiapkan, tugas antara Kemensos dan BGN dibagi secara jelas. BGN akan menjadi pemimpin utama dalam penyediaan makanan dan pengelolaan anggaran program MBG. Sementara itu, Kemensos akan berperan dalam sistem distribusi makanan serta penyediaan petugas lapangan dan pendampingan bagi lansia serta penyandang disabilitas.
“Program MBG lansia dan penyandang disabilitas akan dipusatkan di BGN. Sedangkan Kemensos berperan menyiapkan petugas dan sistem distribusi makanan. Anggarannya nanti kita jadikan satu di BGN, sementara kami menyiapkan yang mengantarkan, yang merawat,” jelas Gus Ipul.
Hal ini berarti Kemensos tidak hanya hadir sebagai pemberi data, tetapi juga berada di garis depan untuk memastikan penerima MBG mendapatkan manfaat maksimal lewat pendampingan langsung, terutama bagi penerima yang tinggal sendiri atau memiliki keterbatasan fisik.
Pendampingan dan Pelatihan Tenaga Caregiver
Salah satu fokus utama pemerintah dalam persiapan MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas adalah penyiapan tenaga pendamping atau caregiver terlatih. Mereka akan dilatih secara bertahap agar bisa membantu proses distribusi makanan serta mendampingi penerima manfaat lain yang membutuhkan bantuan saat konsumsi.
Namun sebelum pelatihan ini rampung, pemerintah akan memanfaatkan tenaga pengantar yang sudah ada, yang selama ini melayani penyaluran MBG di masyarakat. Model transisi ini direncanakan agar pelaksanaan tidak terhenti meskipun para caregiver yang terlatih belum sepenuhnya siap.
Pendekatan ini dipandang penting karena kebutuhan gizi serta asistensi harian bagi lansia dan penyandang disabilitas biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan anak sekolah atau ibu hamil/balita.
Integrasi Data dan Pelaksanaan di Daerah
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan skema MBG kepada penerima baru ini adalah integrasi data yang akurat. Kemensos dan pemerintah daerah akan bekerja sama untuk melakukan assesment, dan data itu akan ditandatangani oleh kepala daerah sebelum diserahkan kepada BGN.
Pendekatan berbasis data dianggap penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan lain, seperti bansos atau layanan kesehatan dasar. Gus Ipul menegaskan bahwa masuknya lansia serta penyandang disabilitas sebagai penerima MBG sama sekali tidak menghapus mereka dari daftar penerima bantuan sosial lain yang memang sudah mereka dapatkan.
Model kolaborasi ini sejalan dengan tren pelaksanaan program sosial yang semakin terhubung antar lembaga, sehingga diharapkan bisa memberikan dampak langsung yang positif bagi penerima manfaat yang paling rentan.
MBG: Dari Sekolah ke Komunitas yang Lebih Luas
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang sudah berjalan sejak Januari 2025. Pada awalnya, program ini menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat sejak masa awal kehidupan.
Dengan perluasan cakupan ke lansia dan penyandang disabilitas, pemerintah menunjukkan ambisinya untuk memperluas jangkauan sosial dari bantuan gizi gratis ini — tidak hanya menyentuh kelompok usia muda tetapi juga kelompok yang lebih tua dan rentan.
Kebijakan seperti ini juga dinilai akan membantu mengurangi ketimpangan akses gizi di masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini sulit terjangkau oleh program bantuan sosial yang bersifat umum dan berbasis sekolah.
