JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa selama masa libur sekolah tidak dipaksakan. 

Hal ini sekaligus menepis anggapan beberapa pihak yang menyebut bahwa MBG saat liburan diberikan semata untuk menghabiskan anggaran.

"Anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi, tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir," tegas Nanik saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pernyataan ini sekaligus meluruskan berita yang sempat berkembang di media sosial, yang menuduh BGN menggunakan momen liburan untuk membagi MBG demi tujuan anggaran.

Konsistensi Program MBG Tetap Dijaga

BNG menyadari bahwa perbaikan gizi anak-anak membutuhkan konsistensi dalam pemberian makanan bergizi. Namun, pihak BGN juga memahami bahwa masa libur sekolah adalah periode dimana siswa tidak berada di kelas. 

Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan fleksibilitas kepada sekolah penerima manfaat. Sekolah dapat memilih untuk menerima MBG atau menolak sesuai keinginan.

"Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesuai dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering," jelas Nanik. Cara ini dinilai lebih efisien karena memungkinkan sekolah dan wali murid yang ingin tetap mendapatkan MBG dapat mengambilnya tanpa memaksa siswa hadir di sekolah.

Pengelolaan Anggaran MBG Lebih Efisien

Tudingan bahwa MBG selama libur diberikan untuk menghabiskan anggaran dibantah keras oleh Nanik. 

Ia menyatakan, BGN justru melakukan penghematan anggaran. Pada 2025, anggaran MBG mencapai Rp71 triliun dengan target 6 juta penerima yang terdiri dari anak-anak sekolah serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (kelompok 3B). 

Namun, realisasi program berhasil memberi manfaat kepada 50 juta anak dan kelompok 3B di seluruh Indonesia.

Penghematan ini dimungkinkan karena awalnya BGN merencanakan pembangunan banyak dapur MBG sendiri. 

Tetapi, banyak yayasan dan mitra bersedia membangun Dapur Mandiri, sehingga BGN hanya menanggung biaya Rp15 ribu per makanan, gaji pegawai, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, serta operasional, yang jumlahnya hampir 100 ribu orang di seluruh nusantara.

"Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan," tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran MBG terukur dan transparan, serta bukan untuk memboroskan dana.

Target Pemerintah: Semua Anak Mendapat MBG

Nanik menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo. Program MBG tidak membedakan status anak, jenis sekolah, atau lokasi.

"Baik anak usia sekolah yang berada di jalanan, Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok pesantren, baik yang terdaftar di Kementerian Agama maupun yang tidak, semua harus mendapatkan makan bergizi gratis," ujar Nanik.

Pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia memperoleh nutrisi cukup agar tumbuh sehat, cerdas, dan mampu mengikuti pendidikan secara optimal. MBG menjadi salah satu instrumen yang efektif karena mendukung gizi seimbang bagi generasi muda.

MBG dan Kegiatan Lainnya

Terkait berita tentang pemberian MBG untuk lansia dan difabel, Nanik menegaskan hal tersebut bukan bagian dari program BGN. 

Yang menangani pemberian makanan gratis untuk kelompok ini adalah Kementerian Sosial (Kemensos), dan program tersebut masih bersifat wacana. Dengan demikian, isu terkait program MBG untuk lansia atau difabel tidak relevan dengan kegiatan BGN.

"Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan program BGN ya," jelas Nanik menutup klarifikasinya.

Fleksibilitas dan Kesadaran Wali Murid

Pendekatan fleksibel ini dianggap penting untuk menjaga kepatuhan tanpa menimbulkan beban bagi siswa dan keluarga. Wali murid dapat memilih untuk mengambil MBG atas nama anaknya jika anak sedang libur.

Hal ini juga memperkuat prinsip bahwa program MBG bukan sekadar formalitas, tetapi ditujukan untuk memberikan manfaat nyata sesuai kebutuhan keluarga dan anak. Dengan adanya fleksibilitas ini, BGN mampu menjaga keberlanjutan program tanpa memaksa atau menimbulkan tekanan sosial bagi peserta.

Dampak Program MBG Secara Nasional

Sejak program MBG digulirkan, dampaknya telah dirasakan luas. Bukan hanya membantu anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi.

Keberhasilan distribusi MBG dengan Dapur Mandiri memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, yayasan, dan mitra strategis mampu menjangkau wilayah terpencil. 

Selain itu, metode distribusi makanan kering selama libur sekolah membuktikan inovasi BGN dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak atas gizi memadai.

Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas pemerintah. Klarifikasi Nanik S. Deyang menunjukkan transparansi penggunaan anggaran, fleksibilitas bagi sekolah dan wali murid, serta konsistensi BGN dalam menjaga gizi anak-anak Indonesia.

Dengan model distribusi MBG yang adaptif selama libur sekolah, program ini tidak hanya menghemat anggaran negara tetapi juga memastikan hak anak tetap terpenuhi, tanpa tekanan dan paksaan.