JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Internasional (ITUC), Luc Triangle, beserta Sekretaris Jenderal ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. 

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas isu ketenagakerjaan nasional dan internasional.Pertemuan ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk bertukar pandangan mengenai kondisi ketenagakerjaan, baik domestik maupun global.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang mendampingi Presiden Prabowo, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar formalitas protokoler. Ini merupakan kesempatan strategis untuk membahas tantangan dan peluang dunia ketenagakerjaan, serta memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.

“Mereka juga share terkait kondisi internasional seperti apa dan kemudian mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia. Dan juga menyampaikan beberapa poin yang penting sebagai masukan,” ujar Yassierli.

Fokus pada Kondisi Ketenagakerjaan Nasional

Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama adalah pembaruan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Diskusi mencakup berbagai isu, mulai dari perlindungan hak pekerja, pengembangan kapasitas tenaga kerja, hingga praktik hubungan industrial. 

Pihak ITUC juga memberikan masukan mengenai kondisi ketenagakerjaan di tingkat global, termasuk kebijakan yang dapat dijadikan referensi bagi Indonesia.

Menurut Yassierli, masukan dari ITUC dapat membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan sehingga lebih efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, aman, dan berkeadilan.

Penguatan Dialog Sosial

Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat dialog sosial dengan organisasi buruh, baik nasional maupun internasional. Yassierli menjelaskan bahwa dialog sosial merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan.

“Hal itu dilakukan untuk memastikan terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan di Tanah Air,” kata Yassierli.

Dialog sosial, menurut pemerintah, tidak hanya melibatkan pekerja, tetapi juga dunia usaha dan pemerintah sebagai fasilitator. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang seimbang, meminimalkan konflik, dan meningkatkan produktivitas nasional.

Kehadiran Pejabat Tinggi Negara

Selain Menteri Ketenagakerjaan, beberapa pejabat tinggi negara turut hadir untuk mendampingi Presiden Prabowo, termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 

Kehadiran mereka menegaskan pentingnya pertemuan ini sebagai forum strategis yang dapat memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Masukan dan Apresiasi Internasional

Dalam pertemuan ini, ITUC menyampaikan masukan terkait praktik ketenagakerjaan global dan memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia. 

Beberapa poin penting yang disampaikan termasuk perlindungan hak pekerja, penyusunan standar keselamatan kerja, dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Apresiasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki standar ketenagakerjaan, menjaga hak pekerja, dan meningkatkan daya saing dunia usaha. Yassierli menekankan bahwa masukan internasional ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan strategis kementerian ketenagakerjaan.

Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia

Indonesia memiliki tantangan unik dalam mengelola tenaga kerja yang heterogen, baik di sektor formal maupun informal. Pertemuan dengan ITUC menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan dan menyesuaikannya dengan praktik internasional terbaik.

Salah satu fokus utama adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ketenagakerjaan.

Komitmen Pemerintah dalam Kebijakan Ketenagakerjaan

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalin komunikasi dengan organisasi buruh internasional. Tujuannya adalah memastikan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia relevan, adaptif, dan berpihak pada kepentingan pekerja serta dunia usaha.

Menurut Yassierli, hasil pertemuan akan dijadikan evaluasi dalam menyusun program kerja kementerian, termasuk inisiatif yang mendorong produktivitas tenaga kerja, perlindungan hak-hak pekerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkelanjutan

Melalui pertemuan ini, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan negara. Dengan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang produktif, adil, dan berkelanjutan, Indonesia berharap mampu meningkatkan daya saing di tingkat global sekaligus melindungi kepentingan pekerja.

Dialog sosial yang terus diperkuat diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berpihak pada seluruh pemangku kepentingan.

Menuju Standar Internasional

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan dengan standar internasional. 

Kolaborasi dengan ITUC diharapkan menjadi benchmark untuk menyesuaikan praktik ketenagakerjaan dalam negeri dengan standar global, sehingga perlindungan bagi pekerja meningkat dan dunia usaha tetap kompetitif.

Dengan pendekatan ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan tenaga kerja sebagai salah satu pilar utama.