JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan layanan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Presiden meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus menurunkan biaya haji serta memangkas waktu tunggu keberangkatan jamaah.
Prabowo menegaskan bahwa biaya haji harus ditekan agar semakin terjangkau oleh masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah. Ia juga menargetkan percepatan masa tunggu keberangkatan yang saat ini cukup lama, yaitu rata-rata 40 tahun, untuk dipangkas menjadi 26 tahun.
Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan Haji
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa penurunan biaya haji dapat dilakukan melalui efisiensi anggaran dan pelaksanaan yang bersih.
Meskipun Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, tidak dapat hadir dalam sidang karena sedang melakukan tugas di Arab Saudi, Presiden yakin bahwa kementerian yang baru dibentuk ini mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
“Biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ucap Prabowo dengan optimisme.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Badan Penyelenggara Haji merupakan terobosan penting untuk memperkuat pengelolaan ibadah haji Indonesia.
Pembentukan kementerian baru ini juga merupakan permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Mereka menilai bahwa urusan haji perlu ditangani oleh pejabat setingkat menteri agar komunikasi dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena mereka menginginkan urusan haji ditangani oleh menteri, bukan kepala badan,” jelas Prabowo.
Percepatan Waktu Tunggu Keberangkatan Haji
Selain menekan biaya, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya memperpendek waktu tunggu keberangkatan haji.
Saat ini, jamaah Indonesia harus menunggu selama kurang lebih 40 tahun sebelum bisa diberangkatkan. Ini menjadi tantangan besar bagi banyak calon jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun.
Prabowo berharap pemerintah dan Kementerian Haji dan Umrah dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mempercepat masa tunggu tersebut menjadi 26 tahun. “Saya optimistis bahwa target ini bisa tercapai,” tegasnya.
Pemerintah berkomitmen meningkatkan layanan dan memperbaiki sistem pengelolaan agar jamaah dapat segera menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu terlalu lama.
Terobosan Pembelian Lahan di Tanah Suci
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo membagikan kabar menggembirakan terkait kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam pengelolaan ibadah haji. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi mengubah aturan yang memungkinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci.
Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memiliki lahan sendiri di Mekah yang akan digunakan untuk membangun Kampung Indonesia. Program ini bertujuan memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi jamaah Indonesia selama menunaikan ibadah.
“Kami telah melakukan pendekatan intensif dengan Pemerintah Arab Saudi dan akhirnya mendapat persetujuan untuk membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah,” ujar Prabowo.
Pemerintah Saudi bahkan menawarkan sejumlah lahan strategis, termasuk lokasi yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Namun, pembelian lahan tersebut harus melalui mekanisme lelang terbuka yang melibatkan sekitar 90 entitas lain.
“Saya bertemu Menteri Luar Negeri Saudi dan beliau menyampaikan bahwa ada lelang lahan yang akan ditutup pada 30 Oktober. Ada 90 entitas lain yang ikut bidding,” terang Presiden.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Meski persaingan ketat dalam lelang lahan di Mekah, Prabowo optimistis bahwa dengan dukungan dan doa bersama, Pemerintah Indonesia dapat memenangkan proses tersebut. Ia berharap program Kampung Indonesia dapat menjadi salah satu solusi agar jamaah mendapatkan fasilitas terbaik selama ibadah.
Selain itu, pemerintah terus berupaya untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan agar pengelolaan haji semakin efektif dan berorientasi pada pelayanan prima.
“Kita harus berikan layanan terbaik kepada jamaah haji kita, mulai dari persiapan hingga kepulangan,” tambah Prabowo.
Pemerintah juga akan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan petugas haji, dan pengelolaan anggaran yang transparan. Semua ini diharapkan mampu menurunkan biaya dan mempercepat waktu tunggu haji.
Kolaborasi Antar Lembaga
Untuk mencapai target penurunan biaya dan percepatan masa tunggu, pemerintah perlu kolaborasi antar lembaga terkait. Mulai dari Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, hingga Pemerintah Arab Saudi.
Koordinasi ini sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan administrasi, teknis, dan diplomasi yang kerap muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Kolaborasi yang baik akan membawa perubahan besar dalam pelayanan haji Indonesia,” ujar Presiden.
Permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya haji dan memangkas waktu tunggu keberangkatan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jutaan calon jamaah haji Indonesia.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, perubahan regulasi di Arab Saudi terkait pembelian lahan, serta semangat efisiensi dan transparansi menjadi modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut.
Dengan berbagai terobosan ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjadikan ibadah haji tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga pengalaman yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
