JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau Zulhas, memprediksi bahwa target mencapai 82,9 juta penerima program ini baru akan terwujud pada Maret 2026.
Menurutnya, pemerintah masih membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan reformasi dan penataan ulang penyelenggaraan MBG yang bersifat sangat besar dan kompleks.
“Possibility untuk mencapai 82,9 (juta) itu tentu perlu waktu tambahan. Saya perkirakan sampai Maret tahun depan,” ungkap Zulhas dalam diskusi “Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran”.
Kompleksitas dan Reformasi Tata Kelola MBG
Zulhas menekankan bahwa program MBG bukanlah hal sederhana karena skala dan dampaknya yang luas. Oleh sebab itu, tata kelola MBG harus diperbaiki agar program berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.
Selama ini, penyelenggaraan MBG masih berpusat pada Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga perlu ada reformasi organisasi dan keterlibatan banyak pihak agar program bisa lebih inklusif dan adaptif.
“Kan harus ada reformasi di bidangnya. Kemudian, musti banyak agen-agen perubahannya. Organisasinya musti ditata. Tentu perlu waktu,” katanya.
Keputusan Presiden Tentang Pengelolaan MBG
Dalam pembahasan tersebut, Zulhas juga menyinggung Keputusan Presiden (Keppres) yang sudah diterbitkan untuk mengatur tata kelola MBG dengan lebih jelas. Keppres ini akan membagi tugas penyelenggaraan dan pengawasan antara beberapa kementerian terkait.
Kementerian Kesehatan diberi peran mengawasi pelaksanaan program karena memiliki jaringan langsung hingga ke fasilitas kesehatan di desa-dusun melalui puskesmas.
Sementara Kementerian Dalam Negeri akan mengawasi pelaksanaan di tingkat pemerintahan daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa.
“Pengawasannya nanti itu dari Kementerian Kesehatan karena punya akses ke puskesmas sampai ke desa dan dusun. Lalu, ada Menteri Dalam Negeri yang bisa langsung ke gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa,” jelas Zulhas.
Dengan demikian, BGN akan lebih fokus pada penyelenggaraan teknis program MBG.
Kepala BGN Sepakat Target Diperpanjang
Sejalan dengan perkiraan Zulhas, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga menyatakan bahwa target penerima MBG yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada akhir 2025 harus diundur hingga Februari 2026.
“Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah,” ujar Dadan.
Meski begitu, Dadan tetap optimistis target 82,9 juta penerima MBG dapat tercapai dalam waktu yang sudah disesuaikan, asalkan tidak ada gangguan besar selama proses pelaksanaan.
Hambatan dan Gangguan Operasional
Dadan menjelaskan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG bukan hanya dari sisi distribusi fisik, tetapi juga terkait gangguan pada sistem administrasi pendaftaran yang berbasis daring.
Gangguan tersebut mempengaruhi proses verifikasi data penerima program yang berlangsung melalui sistem Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
“Karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu. Saya bilang tadi ada gangguan, darat ya kan. Ada hal yang harus kita atasi darurat dan sebagainya, termasuk udara,” kata Dadan.
Gangguan di “udara” ini merujuk pada serangan atau masalah teknis yang mempengaruhi sistem online yang mengelola data pendaftaran penerima MBG. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya berusaha keras mengatasi semua hambatan tersebut sehingga program tetap berjalan sesuai jadwal.
Realisasi Program MBG Hingga Saat Ini
Pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto melaporkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada tanggal 20 Oktober 2025 bahwa jumlah penerima MBG sudah mencapai 36,7 juta orang.
Presiden juga menyebutkan adanya 12.508 mitra dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang aktif mendukung pelaksanaan program di berbagai daerah.
Namun, target pemerintah tetap pada angka 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Target ambisius ini menjadi indikator penting keberhasilan distribusi bantuan gizi gratis ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Sinergi dan Peran Penting Lintas Kementerian
Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi lintas kementerian dan lembaga. Peran pengawasan yang dibagi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat mempercepat penyelesaian target dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.
Sementara itu, BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis akan terus mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Dengan demikian, penyaluran MBG dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.
Langkah Terencana Menuju Indonesia Sehat
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang bersifat strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif, pemerintah tetap optimistis target 82,9 juta penerima MBG akan tercapai pada awal 2026.
Proses reformasi dan tata kelola yang sedang berlangsung menjadi fondasi penting bagi kelangsungan program ini agar memberikan dampak positif yang luas dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antar lembaga dan pembagian tugas yang jelas, program MBG diharapkan tidak hanya dapat memenuhi target kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan di seluruh Indonesia.
