JAKARTA - Peran dunia usaha semakin mendapat perhatian dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa swasta harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas harga. Pesan tersebut ia sampaikan ketika memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis, 11 September 2025.
Tito menilai keterlibatan swasta menjadi salah satu kunci memperkuat ekonomi lokal. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu mengambil langkah konkret dengan menyederhanakan perizinan, memberi insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjaga inflasi agar tetap terkendali.
“Inflasi sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan swasta, daerah bisa tumbuh lebih cepat sekaligus menjaga harga tetap terkendali,” ujarnya.
Belanja Daerah Jadi Pemicu Pergerakan Ekonomi
Selain dukungan swasta, Tito menekankan pentingnya pengelolaan belanja daerah. Anggaran yang dikeluarkan tepat waktu dan berkualitas tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga memberi sinyal positif bagi sektor swasta untuk ikut bergerak.
Belanja pemerintah yang efektif dipandang sebagai stimulus penting, baik untuk menjaga momentum pertumbuhan maupun memperkuat daya saing daerah. Tanpa eksekusi yang disiplin, kebijakan propertumbuhan berpotensi terhambat di lapangan.
Dukungan Kebijakan Keuangan Nasional
Sejalan dengan arahan Mendagri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan langkah tambahan untuk memperkuat likuiditas ekonomi. Ia mengumumkan penarikan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di bank-bank nasional, khususnya Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Kalau semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya. Saya optimis sekali,” kata Purbaya.
Dana tersebut diharapkan memperlancar transmisi likuiditas ke sektor riil. Dengan begitu, dunia usaha daerah termasuk UMKM memiliki akses pembiayaan yang lebih luas. Kebijakan ini sekaligus menjadi solusi agar dana pemerintah tidak hanya mengendap di BI, tetapi benar-benar berputar di masyarakat.
Pemda Diminta Lebih Proaktif
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan Mendagri dan Menkeu saling melengkapi. Ia menekankan agar Pemda proaktif menjadi mitra swasta melalui tata kelola sederhana, transparan, dan terukur.
“Pemda bisa menegakkan pelayanan terpadu, memangkas syarat yang tidak bernilai tambah, dan memperkuat smart governance. Ini akan mempercepat realisasi investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat,” jelas Josua.
Menurutnya, penyederhanaan perizinan harus menjadi prioritas utama. Perizinan yang cepat, pasti, dan transparan akan mengurangi biaya kepatuhan sekaligus mengembalikan minat investor. Dengan demikian, iklim investasi lokal semakin kondusif.
Peran Tim Percepatan Ekonomi
Josua menambahkan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan unit pengawal khusus. Tim percepatan ekonomi harus memastikan realisasi belanja, pembangunan infrastruktur, serta investasi berjalan sesuai target.
Pada level strategi, Pemda dapat menyelaraskan RPJMD dengan program nasional: pertumbuhan berkualitas, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan indeks modal manusia. Sedangkan pada level eksekusi, tim lintas perangkat daerah di bawah Sekda perlu diberi mandat untuk mengawal sembilan langkah percepatan ekonomi, mulai dari penyerapan belanja hingga standardisasi layanan perizinan.
Efek Berganda Dari Investasi Swasta
Menurut Josua, sektor swasta memberi efek pengganda yang signifikan. Dukungan di sektor perumahan dan konstruksi, misalnya, akan menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan usaha kecil, serta memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Dorongan ini akan memperluas basis ekonomi lokal, sehingga lebih tahan terhadap gejolak global. Insentif yang tepat sasaran diyakini dapat membuat investasi swasta tumbuh berkelanjutan dan memberi kontribusi nyata pada pembangunan.
Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
Mendagri Tito menekankan, keberhasilan mendorong ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada Pemda, tetapi juga pada sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemda, dan dunia usaha harus dijaga agar kebijakan propertumbuhan bisa terwujud di lapangan.
“Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci, serta pentingnya terus menjaga kolaborasi demi terwujudnya cita-cita bangsa,” tegas Tito.
Dengan kerja sama tersebut, Tito berharap daerah mampu menekan inflasi, memperkuat PAD, dan memacu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dunia usaha pun diharapkan tidak sekadar menjadi pelaku, melainkan juga mitra strategis dalam pembangunan.
Optimisme Pertumbuhan Berkelanjutan
Langkah Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya memberi optimisme baru. Belanja pemerintah yang efektif, dana likuiditas yang dialirkan ke perbankan, serta tata kelola Pemda yang transparan akan membentuk ekosistem usaha yang sehat.
Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan tersebut akan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Sektor swasta tidak hanya berperan sebagai penopang perekonomian, tetapi juga sebagai pengendali inflasi dan pencipta kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, arahan Mendagri Tito di Sulawesi Selatan menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Dengan keterlibatan swasta, strategi ekonomi nasional akan lebih mudah diwujudkan hingga ke daerah.
Tito pun menutup pesannya dengan keyakinan, bahwa masa depan perekonomian daerah akan lebih kuat apabila pemerintah dan dunia usaha berjalan beriringan. Kolaborasi tersebut diyakini menjadi pilar penting untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.