JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-Maluku) mengikuti rapat koordinasi nasional sebagai bagian dari langkah memperkuat kesiapan menjelang peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan yang direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting berlangsung pada Senin (23 Februari), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku.
Koordinasi dilakukan guna memastikan semua aspek administrasi dan substansi telah siap, terutama menyusul hampir selesainya pembentukan Posbankum di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini hadir sejumlah pejabat dari tingkat pusat hingga wilayah, termasuk Staf Khusus Menteri Hukum RI dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Tingkat Pembentukan Posbankum Menjelang Peresmian Nasional
Dalam paparan rapat disapaikan bahwa tingkat pembentukan Posbankum secara nasional sudah mencapai hampir 100 persen, dengan target penyelesaian akhir sebelum tanggal 8 April 2026. Target ini menjadi fokus utama dalam berbagai rapat koordinasi di seluruh Kantor Wilayah Kemenkum.
Sampai dengan fase persiapan ini, sekitar 13.374 laporan layanan Posbankum telah tercatat secara nasional. Target laporan layanan tersebut secara nasional ditetapkan mencapai 80.000 laporan sebelum waktu peresmian tiba.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, serta seluruh tim kerja pembinaan hukum yang terlibat dalam pengembangan Posbankum di Maluku.
Arahan dan Komitmen Layanan Bantuan Hukum
Dalam arahannya, Badan Pembinaan Hukum Nasional menegaskan bahwa fungsi Posbankum harus lebih dari sekadar memenuhi persyaratan administratif. Posbankum diharapkan benar-benar bisa menjadi ruang akses keadilan yang aktif memberikan layanan konsultasi dan informasi hukum, mediasi, serta pendampingan sederhana bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan kembali komitmen jajaran di wilayah Maluku agar Posbankum benar-benar berfungsi secara substantif. Ia menekankan bahwa keberadaan Posbankum harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa, bukan sekadar angka pembentukan.
Tantangan Pelaksanaan di Lapangan
Rapat tersebut juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi di lapangan. Beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain terkait insentif dan sertifikat bagi paralegal yang telah menjalani pelatihan namun belum menerima dokumen resmi. Selain itu, persoalan geografis wilayah Maluku yang terdiri dari banyak pulau turut memperlambat proses pelaporan dan pendampingan langsung.
Beberapa paralegal juga dilaporkan mengalami kesulitan teknis saat memasukkan data layanan ke dalam sistem aplikasi, antara lain akibat kendala jaringan internet di wilayah terpencil. Rapat membahas kebijakan teknis pengisian laporan, termasuk penggunaan angka nol untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) bila kasus yang dilaporkan bersifat sensitif.
Strategi Akselerasi dan Monitoring
Sebagai tindak lanjut, kantor wilayah menekankan pentingnya sosialisasi lanjutan terkait prosedur pelaporan berbagai permasalahan hukum oleh paralegal melalui aplikasi yang tersedia. Evaluasi secara berkala direncanakan untuk memastikan bahwa setiap laporan layanan masuk tepat waktu dan sesuai prosedur.
Melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi ini, Kantor Wilayah Kemenkum Maluku berharap agar layanan bantuan hukum di tingkat desa dapat semakin optimal dan menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Komitmen ini juga sekaligus mendukung agenda nasional peresmian Posbankum oleh Presiden RI, memperkuat peran Posbankum sebagai pilar penting dalam memperluas akses keadilan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Kemenkum Maluku berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan Posbankum tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga siap memberikan dampak positif dan layanan yang berkualitas bagi masyarakat desa dan kelurahan di Provinsi Maluku.