JAKARTA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, supervisi, dan evaluasi (korve) terhadap pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar menyentuh akar permasalahan yang selama ini menghambat penanganan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dorongan tersebut muncul seiring evaluasi Kemendagri terhadap kinerja sejumlah pemerintah daerah yang dinilai belum optimal dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah. Dalam berbagai kesempatan, Kemendagri menilai bahwa masih banyak daerah yang terjebak pada pendekatan teknis jangka pendek, tanpa dibarengi strategi jangka panjang yang terintegrasi. Akibatnya, persoalan sampah terus berulang, menimbulkan dampak lingkungan, sosial, hingga kesehatan masyarakat.
Evaluasi Korve dan Tantangan Pengelolaan Sampah
Kemendagri menekankan bahwa korve bukan sekadar mekanisme pengawasan formal, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam sektor lingkungan hidup. Melalui korve, pemerintah pusat dapat memetakan persoalan, memberikan rekomendasi, serta mendorong perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Namun, dalam praktiknya, korve yang dilakukan selama ini dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar. Banyak daerah masih berkutat pada masalah klasik, seperti keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya penegakan regulasi. Kondisi ini membuat penanganan sampah cenderung bersifat reaktif, bukan preventif.
Kemendagri memandang bahwa tanpa pembenahan menyeluruh pada aspek perencanaan, penganggaran, kelembagaan, hingga partisipasi publik, upaya pengurangan dan pengelolaan sampah tidak akan mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, pendekatan korve perlu diperkuat agar mampu mendorong perubahan nyata di lapangan.
Perlu Pendekatan Menyentuh Akar Masalah
Dalam konteks pengelolaan sampah, akar permasalahan tidak hanya terletak pada aspek teknis, seperti pengangkutan dan pembuangan akhir. Lebih dari itu, persoalan mendasar mencakup pola konsumsi masyarakat, sistem pemilahan dari sumber, tata kelola kelembagaan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan isu sampah sebagai prioritas pembangunan.
Kemendagri menilai bahwa banyak kebijakan daerah masih fokus pada penanganan di hilir, seperti pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) atau pengadaan armada pengangkut. Padahal, tanpa pengurangan dari hulu melalui edukasi, regulasi, dan insentif, volume sampah akan terus meningkat dan melampaui kapasitas infrastruktur yang tersedia.
Oleh karena itu, korve diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan yang komprehensif, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali sampah. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Sinergi Pusat dan Daerah dalam Kebijakan Lingkungan
Kemendagri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Tanpa koordinasi yang solid, berbagai program yang telah dirancang berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi.
Melalui korve, Kemendagri berupaya memastikan bahwa kebijakan pusat dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat daerah. Sebaliknya, aspirasi dan kendala daerah juga dapat disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dicarikan solusi bersama. Sinergi ini menjadi kunci agar penanganan sampah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang inklusif dan berkelanjutan.
Peran Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Daerah
Aspek regulasi menjadi salah satu fokus dalam penguatan korve. Kemendagri menilai bahwa masih terdapat daerah yang belum memiliki peraturan daerah atau kebijakan turunan yang memadai terkait pengelolaan sampah. Padahal, regulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
Selain regulasi, penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian utama. Banyak daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas teknis, serta sistem manajemen dalam mengelola sampah. Kondisi ini membuat program yang telah direncanakan tidak berjalan optimal di lapangan.
Kemendagri melalui mekanisme korve berupaya memberikan pendampingan, bimbingan teknis, serta rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Dengan demikian, daerah diharapkan mampu mengelola sampah secara lebih profesional, efektif, dan berkelanjutan.
Harapan terhadap Perbaikan Tata Kelola Sampah Nasional
Dorongan Kemendagri terhadap penguatan korve diharapkan dapat menjadi titik balik dalam penanganan sampah di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan menyentuh akar permasalahan, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta berorientasi jangka panjang.
Upaya ini sejalan dengan target nasional dalam mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Melalui sinergi pusat dan daerah, penguatan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
Ke depan, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran korve sebagai instrumen strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam sektor lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi menjadi beban, melainkan peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.