JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan agar pengembangan area ketahanan pangan terpadu di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, mampu memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.
Instruksi tersebut telah diresmikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), beserta Perumda Dharma Jaya selaku pengelola kawasan tersebut.
"Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas LH, KPKP, dan juga kepada Direktur Utama Dharma Jaya untuk sepenuhnya sebisa mungkin warga lokal yang diberdayakan," ucap Pramono saat meninjau langsung lokasi tersebut, Jumat (31/7/2026).
Proyek yang berada di bawah naungan Perumda Dharma Jaya diproyeksikan sanggup menyerap berkisar 200 tenaga kerja. Adapun kebutuhan sumber daya manusia untuk proyek yang dikelola DLH dan KPKP masih dalam kalkulasi.
"Yang di Dharma Jaya tadi Pak Dirut sudah menyampaikan kurang lebih bisa 200. Kemudian yang di Dinas LH dan KPKP nanti saya minta untuk dihitung dulu ya," kata dia.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mendirikan sentra ketahanan pangan pada hamparan tanah milik daerah berluas mendekati 100 hektare di Ciangir. Lahan tersebut bakal dimanfaatkan bagi sektor peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga komoditas pertanian layaknya jagung serta padi.
"Yang akan digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 40 hektare, oleh Dharma Jaya 20 hektare, dan kemudian memang sebagian digunakan sebagai kontribusi Pemerintah DKI Jakarta untuk Kementerian Hukum dan HAM, ada lapas di sini," ujar Pramono.
Pengerjaan konstruksi fasilitas yang dikelola Dharma Jaya dijadwalkan bergulir sekitar November 2026 dengan nilai investasi mendekati Rp 1 triliun.
Sementara itu, proyek pengembangan lahan yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), beserta Badan Aset ditargetkan meluncur paling lambat awal September.
Nantinya, pengembangan sektor ketahanan pangan pada lokasi tersebut bakal memanfaatkan pasokan pupuk beserta pakan hasil olahan sampah organik dari Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang bertempat di Jakarta.
"Pupuk hasil dari TPS3R yang ada di Jakarta yang kemarin teman-teman juga ikut melihat salah satunya yang ada di Menteng Atas," ucap Pramono.
Pramono turut menegaskan bahwasanya lokasi tersebut bukan difungsikan sebagai tempat pembuangan pengganti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
"Sekali lagi bukan tempat untuk sampah, tetapi tempat untuk ketahanan pangan yang berkaitan dengan sapi dan sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan," tegas dia.
Di sisi lain, Gubernur Banten Andra Soni mengutarakan bahwasanya Pemerintah Provinsi Banten siap menyokong penuh pembangunan sentra ketahanan pangan tersebut.
"Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten dan kami yakin segala niat baik yang direncanakan oleh Pak Gubernur ini pasti akan bermanfaat bagi kami semua, bagi warga Banten, bagi warga sekitar, dan tentunya bagi Indonesia," tambah dia dalam kesempatan yang sama, Jumat (31/7/2026).