JAKARTA - Menjelang penutupan anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemantauan penyerapan dana transfer ke daerah (TKD).
Arahan ini disampaikan langsung dalam rapat terbatas di ruang tunggu VVIP Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa jam sebelum keberangkatan Presiden ke Sydney, Australia.
Rapat Terbatas dan Penugasan Mensesneg
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memeriksa penyerapan TKD menjelang akhir tahun.
“Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Arahan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah harus digunakan dengan tepat, sesuai periode waktu, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penekanan pada Akuntabilitas Anggaran
Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara tepat sasaran. Dana daerah merupakan bagian dari uang publik yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana daerah yang juga merupakan uang rakyat,” tegas Seskab Teddy.
Arahan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan disiplin penggunaan anggaran dan meminimalkan risiko penyerapan yang lambat menjelang akhir tahun.
Pejabat yang Hadir dalam Rapat
Rapat terbatas di Lanud Halim Perdanakusuma berlangsung selama dua jam. Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari juga hadir, menandakan bahwa koordinasi lintas instansi sangat penting untuk memastikan pengawasan anggaran berjalan optimal.
Strategi Pemeriksaan Penyerapan TKD
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara untuk menyusun laporan lengkap terkait penyerapan TKD oleh pemerintah daerah. Data ini akan menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut jika terdapat kendala dalam penyerapan anggaran.
Langkah ini tidak hanya bertujuan agar angka penyerapan mencapai target, tetapi juga memastikan dampak nyata bagi masyarakat. Dana TKD harus digunakan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Seskab Teddy menambahkan, arahan Presiden juga mencerminkan komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Dengan pemantauan yang ketat, diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sebelum akhir tahun anggaran.
Dampak Bagi Pemerintah Daerah
Pengawasan ini memberikan sinyal kepada kepala daerah untuk lebih disiplin dalam penggunaan anggaran. Setiap program pembangunan harus terlaksana sesuai jadwal, dan dana publik digunakan secara optimal tanpa pemborosan.
“Pengawasan ini penting agar setiap dana yang diberikan kepada kepala daerah dapat digunakan sesuai peruntukan dan tidak ada yang salah sasaran,” ujar Seskab Teddy.
Selain itu, arahan Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Laporan dari kementerian dan lembaga akan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan penyerapan anggaran dapat dievaluasi secara cepat dan tindakan korektif segera diambil jika diperlukan.
Keberangkatan Presiden ke Australia
Selepas rapat, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Seskab Teddy bertolak ke Sydney, Australia, untuk kunjungan balasan. Keberangkatan Presiden dilepas di apron Lanud oleh Wakil Presiden Gibran, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Meski sedang melakukan kunjungan luar negeri, arahan Presiden terkait TKD menunjukkan bahwa pengawasan anggaran tetap menjadi prioritas. Koordinasi antarinstansi dijaga agar program pembangunan dan penggunaan dana tetap berjalan sesuai target.
Dana Rakyat Harus Tepat Sasaran
Arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral terhadap rakyat.
Dana yang dikelola pemerintah daerah merupakan amanah yang harus digunakan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan arahan ini, diharapkan kepala daerah meningkatkan disiplin dalam penggunaan anggaran, memaksimalkan penyerapan TKD, dan memastikan program pembangunan terlaksana sesuai rencana.
Pengawasan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan dana publik.
Langkah tegas Presiden Prabowo kepada Mensesneg Prasetyo Hadi menunjukkan bahwa pemantauan anggaran adalah prioritas nasional, terutama menjelang akhir tahun anggaran yang kritis.
Dengan koordinasi yang baik, diharapkan setiap rupiah dari TKD dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia.