JAKARTA - Jakarta semakin serius mendorong mobilitas berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggratiskan layanan transportasi umum untuk 15 golongan masyarakat, sebagai langkah strategis mengatasi kemacetan sekaligus mengurangi polusi udara di ibu kota.
Langkah ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis, yang baru saja ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan signifikan bagi perubahan perilaku masyarakat, sehingga lebih banyak warga menggunakan transportasi publik daripada kendaraan pribadi.
“Saya sudah menandatangani dan mengeluarkan Pergub Nomor 33 untuk memperluas manfaat bagi 15 golongan,” ujar Pramono Anung.
Siapa Saja Golongan Penerima Manfaat?
Penerima layanan transportasi gratis meliputi para pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta, dengan penghasilan maksimal 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) atau sekitar Rp6,2 juta per bulan.
Mereka dapat mengajukan Kartu Layanan Transportasi Massal Gratis, yang berlaku di semua moda transportasi umum di Jakarta, termasuk Transjakarta, MRT, LRT, dan Mikrotrans.
Dengan kartu ini, para pekerja dapat bepergian tanpa biaya tambahan, membantu meringankan beban finansial yang biasanya mencapai 25–30% dari total pengeluaran bulanan.
Tujuan Utama: Perubahan Perilaku dan Mobilitas Berkelanjutan
Menurut Pramono, layanan gratis ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bagian dari strategi besar untuk mendorong peralihan warga ke transportasi publik. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, diharapkan terjadi pengurangan kemacetan dan polusi sekaligus meningkatkan kenyamanan warga dalam beraktivitas sehari-hari.
“Harapan saya masyarakat yang memanfaatkan transportasi umum di Jakarta ini akan meningkat secara signifikan,” ujar Pramono. “Dan yang paling penting juga kalau itu akan meningkat, maka polusinya berkurang, kemacetannya juga berkurang. Maka dengan demikian mudah-mudahan Jakarta akan semakin aman, nyaman, dan membuat penduduknya bahagia,” tambahnya.
Dampak Finansial dan Sosial Bagi Masyarakat
Layanan gratis ini menjadi penyangga ekonomi penting bagi pekerja. Biaya transportasi yang tinggi sering menjadi beban bulanan signifikan, terutama bagi mereka yang bergaji mendekati UMP.
Dengan akses gratis ke berbagai moda transportasi, pekerja dapat menekan pengeluaran bulanan, sekaligus memiliki lebih banyak dana untuk kebutuhan lain.
Selain itu, kebijakan ini memberi peluang bagi golongan masyarakat rentan untuk tetap produktif tanpa harus terganggu oleh masalah biaya transportasi. Efek jangka panjangnya adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan pemerataan akses mobilitas di ibu kota.
Integrasi Moda Transportasi Publik
Pemprov DKI Jakarta menekankan pentingnya integrasi antar moda transportasi. Warga yang menggunakan MRT bisa dengan mudah berpindah ke Transjakarta atau Mikrotrans, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat dan nyaman.
Dengan sistem kartu yang terintegrasi, pengguna tidak perlu membeli tiket terpisah, cukup menggunakan Kartu Layanan Transportasi Massal Gratis.
Integrasi ini juga mempermudah pemerintah dalam mengatur kapasitas angkutan publik, memastikan jumlah armada dan jadwal perjalanan mampu menampung tambahan penumpang dari 15 golongan masyarakat.
Dampak Positif Terhadap Lingkungan
Pemindahan sebagian besar warga dari kendaraan pribadi ke transportasi publik diyakini akan mengurangi volume kendaraan di jalan, sehingga menekan emisi karbon dan polusi udara.
Kemacetan yang selama ini menjadi rutinitas harian warga pun diharapkan berkurang, membuat perjalanan lebih efisien dan produktivitas masyarakat meningkat.
Langkah ini sejalan dengan upaya Jakarta menuju kota berkelanjutan yang ramah lingkungan, di mana transportasi publik menjadi tulang punggung mobilitas kota. Pemerintah berharap warga semakin sadar bahwa transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau merupakan alternatif yang lebih baik dibanding kendaraan pribadi.
Tantangan Implementasi
Meskipun manfaatnya jelas, kebijakan ini menghadapi tantangan operasional. Salah satunya adalah kapasitas transportasi publik yang harus memadai untuk menampung tambahan penumpang.
Peningkatan frekuensi perjalanan, penambahan armada, serta perbaikan fasilitas stasiun dan halte menjadi prioritas agar layanan berjalan optimal.
Selain itu, edukasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Warga perlu memahami cara memanfaatkan Kartu Layanan Transportasi Massal Gratis dan menyadari manfaat ekonomi, lingkungan, serta kenyamanan yang bisa diperoleh dari transportasi publik.
Harapan Jangka Panjang Pemerintah
Pramono menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Jakarta untuk menciptakan mobilitas yang lebih berkelanjutan.
Dengan semakin banyak warga yang menggunakan transportasi publik, diharapkan volume kendaraan pribadi menurun signifikan, mengurangi kemacetan dan polusi secara berkelanjutan.
“Kita ingin transportasi publik tidak hanya murah, tapi juga nyaman, cepat, dan aman,” ujar Pramono. Pemerintah terus memonitor implementasi kebijakan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup sehari-hari.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menggratiskan transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat, mencakup pekerja ASN dan swasta berpenghasilan terbatas.
Kebijakan ini diharapkan mendorong peralihan warga ke transportasi publik, menurunkan kemacetan, mengurangi polusi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Dengan integrasi antar moda transportasi, layanan kartu gratis, serta edukasi masyarakat, langkah ini menjadi fondasi Jakarta yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dukungan penuh dari pemerintah diharapkan membuat warga lebih percaya diri memanfaatkan transportasi publik, sekaligus memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan jangka panjang.