JAKARTA - Pembangunan infrastruktur untuk mendukung fungsi legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini resmi dimulai.
Momentum ini menandai langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan pusat pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan.
Penanda resmi dimulainya pembangunan ini adalah penandatanganan tiga kontrak penting lalu, yang mencakup pembangunan jalan, prasarana pendukung, serta manajemen konstruksi induk untuk kawasan legislatif dan yudikatif.
Dua paket pekerjaan utama yang disepakati adalah Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, selain satu paket Manajemen Konstruksi Induk.
Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.
Detail Proyek dan Nilai Kontrak
Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontraknya mencapai Rp1,9 triliun dengan total panjang jalan 6,418 kilometer. Pembangunan ini dijadwalkan berlangsung dari Oktober 2025 hingga Desember 2027.
Sementara itu, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak Rp1,1 triliun, dengan total panjang jalan 5,399 kilometer.
Pengerjaan proyek ini direncanakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat dimulai pada akhir November 2025.
Standar Tinggi Dalam Pembangunan
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya penerapan standar tinggi dalam setiap tahap pembangunan. Ia menyatakan bahwa seluruh proses pembangunan akan disupervisi secara ketat, dan penyedia jasa diwajibkan memenuhi tiga standar utama, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.
“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki.
Infrastruktur yang Mendukung Mobilitas dan Lingkungan
Proyek pembangunan jalan di kawasan yudikatif dan pendukung KIPP 1A tidak hanya sekadar membangun fisik jalan. Jalan dan infrastruktur pendukung dirancang agar mampu mendukung mobilitas aparatur negara dan masyarakat, sekaligus menciptakan kawasan pemerintahan yang ramah lingkungan dan berwawasan estetika.
Jalur pedestrian dan pesepeda, serta Multi Utility Tunnel (MUT), menjadi bagian dari upaya mewujudkan IKN yang modern, nyaman, dan berkelanjutan.
Pembangunan ini selaras dengan konsep kota pintar dan hijau, di mana setiap elemen infrastruktur dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memaksimalkan kenyamanan pengguna.
Penggunaan teknologi modern dan desain yang estetis menjadi prioritas, agar IKN tidak hanya berfungsi secara administratif tetapi juga menjadi contoh kota yang efisien dan ramah lingkungan.
Dampak Strategis Pembangunan IKN
Selain aspek teknis, pembangunan ini juga memiliki nilai strategis dalam konteks pemerataan pembangunan nasional. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, pemerintah mendorong pengembangan wilayah yang lebih merata dan mengurangi tekanan pada kota besar seperti Jakarta.
Infrastruktur pendukung legislatif dan yudikatif menjadi fondasi awal bagi kota administrasi yang efisien, nyaman, dan mampu mendukung kinerja aparatur negara secara optimal.
Pembangunan IKN juga mencakup pemikiran jangka panjang terkait mobilitas, keamanan, dan keberlanjutan. Jalan, jembatan, MUT, serta jalur pedestrian dan pesepeda dirancang untuk memudahkan transportasi, sekaligus menciptakan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat dan pegawai pemerintah.
Peran Paket Manajemen Konstruksi Induk
Paket Manajemen Konstruksi Induk memiliki peran sentral dalam memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. Paket ini mencakup koordinasi berbagai pihak, pengawasan mutu, dan manajemen risiko.
Dengan pengelolaan yang terpusat dan sistematis, proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah ini dapat terlaksana dengan efisien tanpa hambatan besar.
Manajemen konstruksi induk juga menjadi penghubung antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga setiap tahap pembangunan dapat dimonitor secara real-time. Hal ini diharapkan memastikan kualitas konstruksi tetap tinggi dan proyek selesai tepat waktu.
Dukungan Internasional dan Investasi Berkelanjutan
Pembangunan IKN juga mendapat perhatian dari investor internasional. Beberapa negara, termasuk Jepang, menunjukkan minat untuk menanamkan modal pada proyek-proyek berkelanjutan di IKN, terutama yang menekankan aspek hijau dan ramah lingkungan.
Investasi ini diharapkan dapat mendorong transfer teknologi, standar pembangunan global, serta praktik terbaik dalam pembangunan kota baru.
Keikutsertaan investor internasional menjadi sinyal positif bagi kualitas proyek IKN, karena penerapan standar internasional akan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan pembangunan.
Tonggak Penting Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Penandatanganan kontrak pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif menandai tonggak penting bagi pembangunan IKN. Proyek ini bukan sekadar membangun jalan dan gedung, tetapi juga menyiapkan fondasi bagi ibu kota baru yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
Dengan dimulainya tiga paket pekerjaan ini, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi bergulir. Semua pihak yang terlibat diharapkan bekerja dengan disiplin tinggi, menjaga kualitas, memperhatikan estetika, dan memastikan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama.
Jika berjalan sesuai rencana, IKN akan menjadi contoh pembangunan kota administrasi yang efisien, modern, dan berwawasan lingkungan bagi Indonesia, sekaligus menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menciptakan ibu kota yang mendukung kelancaran fungsi pemerintahan, mobilitas aparatur negara, dan kenyamanan masyarakat.